Klikata.co.id|Bukittinggi|Dampak defisit APBD 2024 pada era Wali Kota Erman Safar, berimbas pada realisasi pokok pikiran anggota DPRD Kota Bukittinggi. Perihal ini disampaikan Nur Hasra, B.Sc, Anggota DPRD Bukittinggi, fraksi PKS, saat di wawancara oleh klikata.co.id, Kamis(21/11).

"Saya kecewa atas kebijakan yang di keluarkan oleh Pemko Bukittinggi Era Wali Kota Erman Safar terkait dana pokir anggota DPRD. Kami telah menyampaikan kepada seluruh warga Kota Bukittinggi yang akan menerima manfaat dari dana pokok pikiran, sebagaimana yang kami rencanakan sejak terpilih. Sebelumnya pokir anggota DPRD disalurkan tepat dan lancar berdasarkan aspirasi warga, tetapi pada tahun 2024 dana pokir tidak dapat direalisasikan senilai Rp. 1, 2 milyar. Dari Rp.1,2 milyar, baru terealisasikan senilai Rp.80 juta, kondisi ini juga dirasakan seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi.''ucap Nur Hasra

Lebih lanjut, Nur Hasra mempertanyakan kondisi APBD dan keuangan Pemko Bukittinggi di masa kepemimpinan Wali Kota Erman Safar.

"Kami mengungkapkan rasa kecewa yang teramat besar kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dikarenakan pokir yang sudah direncanakan untuk masyarakat tidak bisa direalisasikan. Ini menimbulkan pertanyaan ada apa dengan APBD serta keuangan Kota Bukittinggi?"ucap Nur Hasra

Rasa kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh warga penerima program pokir DPRD Bukittinggi. Seprinelda, Silvia, Celi, Reskila, merupakan sekelumit warga yang terdampak tidak direalisasikan pokir DPRD Bukittinggi. Seprinelda, perwakilan kelompok wanita tani mengungkapkan kesedihan tidak terjadinya realisasi pokir DPRD tersebut.

"Kami merasa sedih terhadap informasi yang barusan kami dapat, sebab kami telah menunggu sejak lama. Apalagi KWT kami yang bersifat mandiri tanpa bantuan dari pihak lain. Jika hal ini terus bergulir, bagaimana nasib kami selaku pelaku kegiatan. Kami berharap kepada Pemerintahan agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi"ucap Seprinelda

Kondisi yang sama juga disampikan oleh Silvia perwakilan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

"Ini begitu merugikan warga yang berharap untuk mendapatkan pokok pikiran tersebut dan hal ini merupakan salah satu jalan dalam membantu permodalan usaha dan kebutuhan lainnya. Adanya informasi pokok pikiran ini tidak dapat di realisasikan kami merasa kecewa sebesar-besarnya, dan kami berharap agar pemerintah mengembalikan pokok pikiran tersebut kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi"ucap Silvia

Kekecewaan yang sama juga disampaikan oleh Celi dan Reskila bahwa diri mereka juga terdampak dari program pokir DPRD yang tidak dapat direalisasikan karena defisit APBD 2024 pada era kepemimpinan Wali Kota Erman Safar.

Jurnalis:Yoga, RJA