Klikata.co.id|Bukittinggi|Debat Publik Pilkada Sesi ke-II KPU Bukittinggi 2024 menjadi sengit ketika pasangan calon Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis, nomor urut 4, mendapat kesempatan mengambil pertanyaan yang telah disediakan oleh KPU Bukittinggi dengan sub tema keterbatasan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkelanjutan. Dalam sesi tersebut, calon Wali Kota Ramlan Nurmatias menyampaikan kondisi kas daerah yang kosong.

"Kondisi Kota Bukittinggi pada hari ini, kami melihat sudah tutup buku di SKPD pada bulan September, ini menunjukan bahwa pemerintahan tidak ada uang lagi. Saya lihat dana pokir DPRD hilang dikarenakan tidak ada anggaran. Saya dulunya sebagai Wali Kota tidak pernah meninggalakan rapat TAPD dalam pembahasan anggaran. Perlu transparan, efisien, efektif, dan akuntabilitas. Saya bertanya pada pensiunan ASN Kota Bukittinggi. Selama 34 tahun Asn tersebut berdinas bahwa baru kali ini terjadi kondisi kas daerah yang kosong. Belanja daerah harus dibedakan mana yang sunat, mana yang wajib. Insha Allah, kondisi ini akan kita perbaiki"kata Ramlan Nurmatias

Setelah calon Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan argumentasinya, giliran calon Wali Kota Erman Safar menjawab terkait kas daerah yang kosong dalam Debat Publik Pilkada 2024. Dengan mengeluarkan nada ancaman dan meminta paslon nomor urut 4 untuk membuktikan kapan kas daerah Bukittinggi kosong. Kalau paslon 4 tidak bisa membuktikan akan menerima konsekuensi.

"Kas kosong yang disampaikan oleh paslon 4, dan 1 itu berita bohong, palsu. Saya tantang kandidat 4, sebutkan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kalau tidak terbukti kosong, silahkan anda menerima konsekuensinya. Sebutkan ke kami, hari senin, kami tunggu. Kami cara berbelanja berbebeda, kami belanja tepat waktu, sesuai keinginan masyarkat. Diawal-awal tahun sudah belanja, akhir tahun kita tinggal bikin laporan"kata Erman Safar

Ramlan Nurmatias Menjawab Tanpa Menunggu Hari Senin

Setelah mendengar argumentasi dari Calon Wali Kota Erman Safar soal bantahanya bahwa kas daerah tidak kosong. Ramlan Nurmatias merespon pernyataan Erman Safar yang bernada ancaman tersebut.

"Baik terima kasih. Saya sudah rapat dengan fraksi PKS, PAN, Demokrat, menanyakan keuangan daerah, gaji RT/RW tidak terbayar sekarang, apalagi yang lain. Sedang BPJS saja, saya mendapat informasi berutang 2 milyar. Ini persoalan jelas. Sekda pada hari ini tidak pernah menjadi tim TAPD. Semua orang tahu, untuk apa ditutupi persoalan ini. Kedepan kita perbaiki"kata Ramlan Nurmatias

Respon Anggota DPRD Bukittinggi

Rahmi Brisma, Anggota DPRD Bukittinggi, fraksi PAN Pembangunan menanggapi statmen paslon Erman Safar-Heldo Aura, nomor urut 3, dalam sesi live reaction debat publik KPU Bukittinggi 2024, di studio Bukittinggi Gemilang.

"Pada hari ini, posisinya adalah urusan wajib sudah selesai, tetapi tidak ada pekerjaan yang bisa dilaksankan yang tersebar di SKPD. Itu bukan omon-omon. Paslon 3 ini menyampaikan jauh dari fakta dan realitanya. Kemarin kita sudah rekap semuanya, agar tidak terjadi gagal bayar. Kita rela pokir kita tidak terlaksana 100%. Tata kelola pegawai tidak efisien dan hanya rutinitas. Apa yang disampaikan paslon 01 itu benar adanya. Tidak ada inovasi yang disampaikan oleh pegawai saat ini ada rasa takut yang membayang-bayangi. Kita lihat kondisi ini dari rapat-rapat SKPD. Separah itu kondisi yang terjadi. Jadi tidak perlu ancaman"ujar Rahmi Brisma

Lebih lanjut, Rahmi Brisma juga menyampaikan pada warga Bukittinggi untuk memilih calon yang memumpuni dalam menggelola pemerintahan.

"Kalau kondisi ini dibiarkan tentu akan parah. Bisa saja kepala daerah yang ada hanya menerima surat masuk dan surat keluar nantinya. Kondisi ini harus segara diperbaiki dan kita harus bersama mengembalikan Kota Bukittinggi pada posisi Good Government"ujar Rahmi Brisma

Lebih lanjut, Nur Hasra, Anggota DPRD Bukittinggi, fraksi PKS, menanggapi terkait statmen paslon Erman Safar-Heldo Aura yang menolak terkait kas daerah kosong dan meminta bukti pada paslon 4 dalam sesi live reaction debat publik KPU Bukittinggi 2024 di studio Bukittinggi Gemilang.

"Tadi sudah dijawab oleh paslon 4, itu fakta dan realita. Kas kita memang kondisi kosong. Program gagal bayar dan tidak terlaksana. Pokir anggota DPRD baru separo terlaksana. Tidak perlu dicari tanggal, bulan dan tahunnya. Kita melihat penarikan kas pada bulan September. Bukti apalagi yang diminta Erman Safar"kata Nur Hasra

Surat Edaran Pj. Sekda

Pernyataan Erman Safar dalam sesi debat publik KPU Bukittinggi 2024 terbantahkan dengan adanya surat edaran Pj.Sekda Bukittinggi, nomor:100.3.4.3/3/BK.04/2024, tentang penghematan belanja tahun anggran 2024. Surat edaran yang langsung ditandatangani oleh Elqadri, Pj.Sekda Bukittinggi, menyampaikan pada OPD adanya keterbatasan anggaran tahun 2024. Dalam surat tersebut terdapat 11 point arahan dari Pj.Sekda Bukittinggi. Salah satu point yang terdapat dalam surat edaran, bulan September 2024, adalah soal penutupan kas SKPD. Selain itu, dampak tidak tercapainya PAD Bukittinggi membuat defisit APBD tahun 2024.

Jurnalis : RJA