Klikata.co.id|Bukittinggi|Debat publik KPU Bukittinggi sesi ke-II calon Wali Kota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi 2024 di Balai Sidang Bung Hatta, merupakan gambaran Kota Bukittinggi dalam lima tahun ke depan berlangsung sangat sengit serta adanya ancaman dari paslon nomor urut 3 untuk paslon nomor urut 4, Sabtu (16/11).

Dalam debat publik sesi ke-II KPU Bukittinggi 2024 menjadi sengit ketika pasangan calon Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis, nomor urut 4, mendapat kesempatan mengambil pertanyaan yang telah disediakan oleh KPU Bukittinggi terkait keterbatasan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Pasangan calon Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis merespon dengan menyampaikan kondisi KAS Kota Bukittinggi sudah tutup buku.

"Kondisi Kota Bukittinggi pada hari ini kami melihat sudah tutup buku di SKPD pada bulan September, ini menunjukan bahwa pemerintahan tidak ada uang lagi. Saya lihat dana pokir DPRD hilang dikarenakan tidak ada anggaran. Saya dulunya sebagai Wali Kota tidak pernah meninggalakan rapat TAPD dalam pembahasan anggaran. Perlu transparan, efisien, efektif, dan akuntabilitas. Saya bertanya pada pensiunan ASN Kota Bukittinggi selama 34 tahun menanggapi bahwa baru kali ini terjadi kondisi kas daerah tidak ada. Belanja daerah harus dibedakan mana yang sunat, mana yang wajib. Insha Allah, kondisi ini kita akan perbaiki"kata Ramlan Nurmatias

Respon Paslon 1,2, dan 3 Soal Kas Daerah Kosong

Marfendi-Fauzan Haviz, paslon nomor urut 1, menanggapi persoalan terkait keterbatasan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan

"Benar, untuk anggaran berdasarkan pengelolaan ketika pengeluaran. Karena setiap tahun berdampak ke tahun lainnya. 2023 jor-joran memberikan bansos untuk berdampak pada september tutup buku, dan 2024 begitu lagi, 2025 mengambil investasi di Bank Nagari, ini keterlaluan. Perlu kita pahami kepala daerah siapa yang dia pimpin. Ini Asn yang takut di non jobkan. Siapa atasan dan bawahan"kata Marfendi.

Tanggapan juga disampaikan oleh Novil Anumerta-Fishdoreja, paslon nomor urut 2 terkait keterbatasan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Makanya kita perlu sorang pemimpin itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spritual. Memimpin negeri tidak taktis dan strategis saja. Tidak semudah itu menunjuk orang untuk membuat program. Kalau kita diamanahkan tentu akan diperbaiki"kata Novil Anumerta

Setelah Novil Anumerta menjawab soal kas daerah kosong, tiba waktu paslon nomor urut 3, Erman Safar-Heldo Aura, menjawab persoalan kas daerah yang kosong. Erman Safar mengeluarkan nada ancaman dan meminta paslon nomor ururt 4 untuk membuktikan kapan kas daerah Bukittinggi kosong. Kalau tidak bisa membuktikan, paslon nomor ururt 4 akan menerima konsekuensi.

"Kas kosong yang disampaikan oleh paslon 4, dan 1 itu berita bohong, palsu. Saya tantang kandidat 04, sebutkan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kalau tidak terbukti kosong, silahkan anda menerima konsekuensinya. Sebutkan ke kami, hari senin kami tunggu. Kami cara berbelanja berbebeda, kami belanja tepat waktu, sesuai keinginan masyarkat. Diawal-awal tahun sudah belanja, akhir tahun kita tinggal bikin laporan"kata Erman Safar

Ramlan Nurmatias Menjawab Tanpa Menunggu Hari Senin

Setelah mendengar argumentasi dari paslon 1, 2, dan 3, paslon Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis kembali mendapat kesempatan untuk merespon pernyataan yang bernada ancaman dari Erman Safar.

"Baik terima kasih. Saya sudah rapat dengan fraksi PKS, PAN, Demokrat, menanyakan keuangan daerah, gaji RT/RW tidak terbayar sekarang, apalagi yang lain. Sedang BPJS saja, saya mendapat informasi berutang 2 milyar. Ini persoalan jelas. Sekda pada hari ini tidak pernah menjadi tim TAPD. Semua orang tahu, untuk apa ditutupi persoalan ini. Kedepan kita perbaiki"kata Ramlan Nurmatias

Respon Anggota DPRD Bukittinggi

Rahmi Brisma, Anggota DPRD Bukittinggi, Fraksi PAN Pembangunan menanggapi statmen paslon Erman Safar-Heldo Aura, nomor urut 3, dalam sesi live reaction debat publik KPU Bukittinggi 2024, di studio Bukittinggi Gemilang.

"Pada hari ini, posisinya adalah urusan wajib sudah selesai, tetapi tidak ada pekerjaan yang bisa dilaksankan yang tersebar di SKPD. Itu bukan omon-omon. Paslon 03 ini menyampaikan jauh dari fakta dan realitanya. Kemarin kita sudah rekap semuanya, agar tidak terjadi gagal bayar. Kita rela pokir kita tidak terlaksana 100%. Tata kelola pegawai tidak efisien dan hanya rutinitas. Apa yang disampaikan paslon 01 itu benar adanya. Tidak ada inovasi yang disampaikan oleh pegawai saat ini ada rasa takut yang membayang-bayangi. Kita lihat kondisi ini dari rapat-rapat SKPD. Separah itu kondisi yang terjadi. Jadi tidak perlu ancaman"ujar Rahmi Brisma

Lebih lanjut, Rahmi Brisma juga menyampaikan pada warga Bukittinggi untuk memilih calon yang memumpuni dalam menggelola pemerintahan.

"Kalau kondisi ini dibiarkan tentu akan parah. Bisa saja kepala daerah yang ada hanya menerima surat masuk dan surat keluar nantinya. Kondisi ini harus segara diperbaiki dan kita harus bersama mengembalikan Kota Bukittinggi pada posisi Good Government"ujar Rahmi Brisma

Lebih lanjut, Nur Asra, Anggota DPRD Bukittinggi, Fraksi PKS, menanggapi terkait statmen paslon Erman Safar-Heldo Aura yang menolak terkait kas daerah kosong dan meminta bukti pada paslon 04 dalam sesi live reaction debat publik KPU Bukittinggi 2024 di studio Bukittinggi Gemilang.

"Tadi sudah dijawab oleh paslon 04, itu fakta dan realita. Kas kita memang kondisi kosong. Program gagal bayar dan tidak terlaksana. Pokir anggota DPRD baru separo terlaksana. Tidak perlu dicari tanggal, bulan dan tahunnya. Kita melihat penarikan kas pada bulan September"kata Nur Asra

Surat Edaran Pj. Sekda

Pernyataan Erman Safar dalam sesi debat publik KPU Bukittinggi 2024 terbantahkan dengan adanya surat edaran Pj.Sekda Bukittinggi, nomor:100.3.4.3/3/BK.04/2024, tentang penghematan belanja tahun anggran 2024. Surat edaran yang langsung ditandatangani oleh Elqadri, Pj.Sekda Bukittinggi, menyampaikan pada OPD adanya keterbatasan anggaran tahun 2024. Dalam surat tersebut terdapat 11 point arahan dari Pj.Sekda Bukittinggi. Salah satu point yang terdapat dalam surat edaran, bulan September 2024, adalah soal penutupan kas SKPD. Selain itu, dampak tidak tercapainya PAD Bukittinggi sehingga berdampak defisit APBD tahun 2024.

Jurnalis :RJA