Semangat Inovasi - KliKata.co.id

Defisit APBD 2024 Menandakan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar Gagal Kelola Pemerintahan
Target PAD Pasar Atas Senilai Rp.8 milyar nihil dan menjadi temuan BPK|foto drone:Pay
News / Daerah

Defisit APBD 2024 Menandakan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar Gagal Kelola Pemerintahan

Kamis, 10 Oktober 2024 09:11 WIB oleh admin

Klikata.co.id|Bukittinggi|Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 Kota Bukittinggi mengalami defisit. Kondisi ini dikarenakan pendapatan asli daerah kecil dan besarnya pengeluaran belanja daerah pada tahun yang sama. Hal ini juga disampaikan oleh Pjs Walikota Bukittinggi, H.Hani Sopiar Rustam, S.H,. M.H, saat diwawancara oleh media klikata.co.id di Balai Kota Bukittinggi, Selasa (8/10).

"Jika berbicara APBD Bukittinggi tentu kita akan melalui tahapan proses yang begitu panjang akan tetapi ini berasal dari asumsi silpa dan potensi yang dapat di prediksi secara utuh dikarenakan perubahan kebijakan. Contoh tahun ini merupakan awal penerapan pajak daerah serta retribusi yang baru berdasarkan UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dengan catatan adanya persetujuan terkait tarif dan lainnya"ucap Sopiar

Lebih lanjut, Hani Sopiar Rustam menyampaikan dalam menghadapi defisit APBD, pihak Pemko berupaya untuk mencari solusi untuk memulihkan keuangan daerah.

"Mengenai asumsi defisit tersebut kita juga berusaha menutupi kekurangan tersebut melalui silpa, potensi penerimaan, pajak retribusi dan berupa insentif dari kinerja yang di apresiasi oleh pemerintah pusat"ucap Sopiar

Tanggapan Anggota DPRD Bukittinggi

Secara umum difisit APBD 2024 Kota Bukittinggi seharusnya tidak terjadi. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memperhitungkan secara konstruktif APBD 2024 tersebut. Ini bentuk ketidakmapuan Erman Safar, Walikota Bukittinggi, dalam tata pengelolaan pemerintahan. Perihal ini disampaikan oleh Rahmi Brisma, anggota DPRD Bukittinggi, Fraksi PAN Pembangunan.

"Kalau target PAD terkesan dibesarkan, dan pada akhirnya tidak tercapai. Kondisi ini seperti bagus dilihat dipemukaan saja. Kemudian ketidakmampuan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam memungut retribusi. Kondisi ini bentuk ketidakmampuan dalam tata kelola pemerintahan. Contoh uang retribusi parkir. Terjadi kebocoran pendapatan asli daerah. Pada semester pertama saja sudah terjadi 30% kebocoran PAD"kata Rahmi

Hal senada juga disampaikan oleh Dedi Fatria, SH, MH, anggota DPRD Bukittinggi terkait defisit APBD 2024 Kota Bukitinggi.

"Bisanya defisit muncul menjelang pembahasan anggaran. Menyeimbangan belanja dan pendapatan. Kalau saat sekarang perencanaan pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Kenapa itu terjadi? Kondisi ini sudah dua kali terjadi. Contoh Pasar Atas. Target PAD 8 Milyar, dibuat dalam RAPBD dan APBD, ternyata setelah berjalanya waktu yang 8 milyar tersebut tidak ditemukan. Karena tidak ada upaya pemerintah dalam menghimpun PAD Pasar Atas tersebut" kata Dedi

Lebih lanjut, Dedi Fatria, SH, MH menyampaikan rencana pendapatan yang jauh dari prediksi. Seperti Dinas Pariwisata menargetkan PAD 23 milyar, namun realisasi tidak tercapai, dan terjadi kebocoran PAD parkir. Rencana-rencana pendapatan tersebut tidak sesuai dan terjadi refocusing anggaran.

"PAD Pasar Atas selalau kita tekankan dalam pembahasan anggran, dan telah menjadi temuan BPK. Makanya Dinas Pasar mengumpulkan pedagang pasar atas untuk berupaya menindaklanjuti angka 8 milyar tersebut. Agar itikad baik dalam pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Bukittinggi kelihatan. Tidak sesuainya belanja dengan pendapatan berdampak defisit APBD 2024" kata Dedi

Selanjutnya, Dedi Fatria menyampaikan sampai saat ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) belum bisa dibayarkan. Dampak ini muncul kas daerah kosong.

"Aneh perihal ini terjadi. Tim PAD tidak menjelaskan kondisi ini. Kalau stok DAU habis, Pemko ada deposito. Kenapa tidak diambil? Karena kondisi sudah krodit maka seluruh kegiatan dikordinasikan kembali. Secara hukum APBD telah sah. Buat apalagi dikordinasikan oleh SKPD. Banyak upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak tepat. Silpa dibuat 50 milyar, namun ditemukan 20 milyar, hilang 30 milyar, tentu menjadi beban APBD selanjtnya 30 milyar tersebut" kata Dedi Fatria

Adapun pemicu defisit APBD 2024 selain realisasi PAD yang rendah, juga dipicu oleh kegiatan bansos, hibah, dan dana komite yang bukan tanggungjawab Pemko Bukittinggi.

Jurnalis : RJA, Yoga Saputra

Komentar
Konten Terkait