Pemanfaatan bansos untuk kepentingan politik sering kali dilakukan dengan cara mengaitkan bantuan yang diberikan dengan kepentingan politikus atau partai tertentu. Misalnya, penerima bansos mungkin diminta untuk memberikan dukungan politik kepada calon atau partai yang memberikan bantuan tersebut. Dalam beberapa kasus, bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dialihkan kepada pendukung atau konstituen dari politikus tertentu.

Politisasi bansos ini tidak hanya merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, tetapi juga merusak proses demokrasi. Masyarakat dipaksa untuk memilih bukan berdasarkan program dan visi yang ditawarkan oleh calon, tetapi karena ketergantungan pada bantuan yang diberikan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan dan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.

Beberapa kasus politisasi bansos telah terungkap pada pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia, ditemukan bahwa calon petahana memanfaatkan program bansos untuk menarik dukungan dari masyarakat. Bantuan yang diberikan sering kali dibungkus dengan atribut partai atau gambar calon, seolah-olah bantuan tersebut merupakan pemberian pribadi dari calon tersebut.

Selain itu, ada pula kasus di mana distribusi bansos dihentikan atau diperlambat di daerah-daerah yang dianggap tidak mendukung calon tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana bansos digunakan sebagai alat untuk memanipulasi dan mengendalikan perilaku pemilih.

Disisi lainya, pemahaman masyarakat terhadap politisasi bantuan sosial (bansos) bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan pengalaman langsung dengan program-program bansos. Secara umum, ada beberapa pola pemahaman yang dapat diidentifikasi:

Minimnya Kesadaran tentang Politisasi:

Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di perkotaan atau memiliki akses lebih baik terhadap informasi, mulai menyadari bahwa bansos seringkali digunakan sebagai alat politik. Mereka memahami bahwa bantuan ini kadang disalurkan dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik atau mendapatkan dukungan dalam pemilu.

Apatisme atau Ketidakpedulian:

Ada juga segmen masyarakat yang mungkin menyadari adanya politisasi bansos, tetapi memilih untuk tidak terlalu peduli selama mereka menerima bantuan yang dibutuhkan. Bagi mereka, kebutuhan sehari-hari lebih mendesak dibandingkan dengan implikasi politik di balik bantuan tersebut.

Keterbatasan Informasi:

Di daerah-daerah terpencil atau di kalangan masyarakat dengan akses terbatas terhadap media, pemahaman tentang politisasi bansos mungkin kurang. Mereka mungkin melihat bansos sebagai bentuk kebaikan hati dari politisi atau partai tertentu tanpa menyadari motif politik di baliknya.

Pengaruh Media dan Pendidikan:

Media, baik cetak maupun digital, serta pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politisasi bansos. Liputan yang kritis dan edukasi yang memadai dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami konteks dan tujuan sebenarnya dari bansos.

Dukungan atau Justifikasi:

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang mendukung atau membenarkan politisasi bansos, terutama jika mereka adalah penerima manfaat langsung dan merasa diuntungkan oleh politisi tertentu. Mereka mungkin melihat politisasi ini sebagai bagian dari "timbal balik" antara masyarakat dan pemimpin.

Pengaruh Sosial dan Budaya:

Dalam beberapa komunitas, budaya patronase atau hubungan klien sering kali membuat masyarakat memandang bansos sebagai hak yang diberikan oleh pemimpin politik kepada pendukungnya. Dalam konteks ini, politisasi bansos dianggap sebagai sesuatu yang normal atau bahkan diharapkan.

Keseluruhan, pemahaman masyarakat terhadap politisasi bansos masih beragam, dan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana mereka berada. Peningkatan literasi politik dan kesadaran kritis melalui edukasi dan informasi yang transparan menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai isu ini.